Keyakinan agama dan jabatan

Seorang Muslim yang jadi politikus atau negarawan harus bisa meletakkan keyakinan prinsipnya pada tempat yang tepat.

Sebagai negarawan, walau tidak setuju dengan pendapat orang lain, ia harus menghormati orang lain yang ingin merubah aturan-aturan yang ada di negaranya. 

Tapi sebagai Muslim, ia harus menolak adanya keinginan dari orang lain yang akan merubah akidah agamanya; tanpa ada tapi atau alasan apapun. 
Sebab aturan negara dan akidah agama adalah dua hal yang berbeda. 

Artinya, dalam perkara yang bukan agama, seorang Muslim harus berusaha untuk bertoleransi dengan pemahaman orang lain yang berbeda. 

Dalam perkara yang berkaitan dengan agamanya, tak bisa tidak, seorang Muslim tidak boleh mentolerir orang yang ingin merubah akidah Islam. 
Sebab, setiap Muslim wajib menjaga kesucian akidah agamanya.

Keyakinan bahwa Allah Swt  adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan keyakinan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah nabi yang terakhir yang diutus Allah, merupakan akidah seorang Muslim yang tak bisa ditawar. 

Buat seorang Muslim, urusan keimanan orang lain yang bukan Muslim (atau tidak beragama sekalipun) merupakan urusan orang itu sendiri; dan seorang Muslim harus toleran terhadap apa yang diyakini orang tersebut. 

Tapi jika orang tersebut, walau mengaku Muslim sekalipun, hendak merusak akidah agama Islam maka ia wajib dibasmi.

Dari hal di atas, seorang manusia --terserah apapun agamanya atau atheis sekalipun-- harus memaklumi mengapa ada saatnya seorang Muslim tampak tidak toleran. 

Karenanya, jangan mencoba-coba mengganggu akidah seorang Muslim. 
Sebab akibatnya bisa fatal; bisa diamuk.

JABATAN DALAM BIROKRASI

Jabatan birokrasi pemerintahan, selain harus dijabat oleh orang yang memiliki moralitas, harus oleh orang yang ahli di bidangnya.  
Bukan semata-mata karena orang yang satu partai atau satu keyakinan agama.

Memang, jabatan pimpinan sebuah kementerian boleh saja jabatan politis. 

Tapi jabatan struktural di bawahnya semestinya merupakan jabatan profesi. 
Artinya, berdasar pengalaman karir di bidangnya. 

Lagi pula, ketika seseorang duduk dalam sebuah jabatan, seharusnya ia mengutamakan kepentingan rakyat; dan bukan kepentingan partai atau golongannya. 
Ia seharusnya melayani rakyat; dan bukan dilayani.

Yang jelas, tidak ada gunanya kita duduk dalam sebuah jabatan, jika hanya akan mempertontonkan ketidakbecusan dan keserakahan kita; yang menelanjangi kemunafikan kita. 

Karenanya, jika tidak ingin dicemooh, semestinyalah kita jadi pengelola negara yang jujur dan adil. 

Bukan yang lebih mendahulukan menuntut hak ketimbang menunaikan kewajiban.

Yang pasti, pegawai atau aparat negara yang mempersulit keperluan rakyat, yang memeras dan menyengsarakan rakyat, karena tidak amanah, tempatnya yang layak di akhirat adalah di neraka.   

Renungkan.

(Alfa Qr)